Rapat Paripurna, DPRD Kabupaten Blitar Minta TP2ID Dievaluasi

BLITAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2022. Disini rupanya mayoritas fraksi-fraksi menyoroti Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) yang dinilai tidak cukup baik dalam membantu bupati dalam memberikan saran dan terobosan dalam peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi pada Senin, (12/9/2022) mayoritas fraksi meminta untuk mengevaluasi tim bentukan Bupati. Juga masalah lain yang banyak diutarakan masalah bidang pendidikan mulai dari clusterisasi sekolah, pungutan liar, dan program beasiswa untuk perguruan tinggi. Juga masalah lain terkait pengelolaan aset dan serapan anggaran yang masih kurang diutarakan para wakil rakyat.

Baca juga: Komisi 1 DPRD Kota Blitar Pantau Pelaksanaan RT Keren agar Tepat Sasaran

Bupati Blitar Rini Syarifah memberikan tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi DPRD Selasa (13/09/2022). Di sini bupati mengatakan bersiap menindaklanjuti melakukan evaluasi demi menjawab pandangan umum fraksi-fraksi.

Terkait TP2ID bupati mengeklaim, tim ini sebagai inisiator strategis pembangunan daerah. Capaian bagus tim ini adalah pendampingan pengelolaan BLUD RSUD Srengat hingga meningkatkan pemasukan, dari Rp 14 miliar di tahun 2021 meningkat menjadi Rp 40 miliar di tahun 2022.

Baca juga: Bupati Blitar Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Dalam mendampingi BPR HAS yang sebelumnya merugi 350 juta perbulan, pada Juli 2022 mendapatkan keuntungan Rp 10 juta, dan Agustus 2022 untung Rp 123 juta. Pendampingan pabrik gula PT RMI yang produksinya 800 ribu ton meningkat menjadi 1.2 juta ton. Juga melakukan inovasi kesehatan gratis, one village one program dan program lain.

“Semua pandangan umum yang tadi malam disampaikan sudah kita jawab lugas, nanti kalau ada kurang lebih kita koordinasi dengan banggar (badan anggaran). Baik buruknya atau kurang efektifnya akan kita evaluasi ke depan, masyarakat boleh memberikan saran masukan agar TP2ID bisa efektif kedepan, ” jelas Bupati usai rapat paripurna.

Baca juga: Tangkal Radikalisme, Ferdians Resa Alvisa Ajak Pemuda Pahami Wawasan Kebangsaan

Dilain pihak, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan jawaban bupati dinilainya masih terbilang jawaban masih umum. Namun dia melihat adanya komitmen bupati dalam melakukan perbaikan.

“Tapi tadi ada penekanan, seperti dikatakan akan sungguh-sungguh dievaluasi. Tinggal kita tunggu saja ke depan evaluasinya seperti apa, ” kata Suwito.

Baca juga: Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Blitar TA 2021

Setelah ini Suwito mengatakan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Ia berharap pembahasan bisa berlangsung cepat supaya ada segera menjalankan program-program lebih baik sebagaimana esensi perubahan anggaran ini sebagai perbaikan dari anggaran induk yang ditetapkan pada awal tahun lalu.

Kita maraton siang ini, kalau perlu besok sampai malam melalukan pembahasan, supaya bisa segera diambil keputusan, yang kalau menurut jadwal besok itu sudah penetapan.

Baca juga: FGPN Minta Penjelasan Pemkab Blitar Terkait Pembatalan Dana Hibah Secara Resmi

Setelah penetapan nantinya akan dibawa gubernur untuk dievaluasi lalu setelah turun, sejak itu mulai berani melakukan lelang dan sebagainya, ” pungkasnya. (DPRD/Tn)